FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 1
Abstract
Penelitian ini bertujuan guna mengkaji ulang untuk memberantas korupsi yang berimplikasi dengan tugas, fungsi dan wewenang antara (SAI) ke (BFDC) dalam menilai dan menetapkan kerugian menurut undang-undang dan peraturan negara. Penelitian ini menerapkan hukum normatif dengan rancangan deskriptif dan evaluatif. Ini Hukum, konsep dan pendekatan historis yang terapan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan prinsip hukum, kewenangan, teori hirarki hukum, dan teori rule of law menunjukkan bahwa kewenangan BFDC bertentangan dengan SAI berdasarkan Undang-Undang KPK (ACC) dan UU tentang tindakan pidana korupsi. Kontradiksi tersebut muncul karena ada ketidaksesuaian antara undangundang ACC dan SAI dalam menentukan institusi yang berwenang dalam mengkoordinasikan pemberantasan korupsi. Hukum SAI secara eksplisit menyatakan bahwa SAI merupkan badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menilai kerugian negara, sedangkan peraturan ACC mengatur bahwa selain SAI ada juga institusi yang berwenang bahwa BFDC. Kewenangan sebaliknya BFDC juga muncul dalam menentukan institusi yang berwenang di negara tersebut dalam menghitung kerugian. Ketidakjelasan Pasal 6 (a) peraturan ACC dan Pasal 32 UU Pemberantasan Kasus Korupsi dalam memonitor dan/atau mengatur instansi yang memiliki wewenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BDFC sebagai "senjata" untuk melaksanakan kewenangannya. Ketidakjelasan menyebabkan masalah pihak berwajib dalam penggunaan hasil audit dari SAI atau BFDC. Masalah itu muncul ketika hasil audit yang digunakan oleh pihak berwajibadalah hasil audit oleh BFDC, sedangkan peraturan SAI secara eksplisit menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya instansi yang berwenang.
Authors and Affiliations
Agus Dimyati
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41248
- DOI -
- Views 232
- Downloads 0
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS GUNUNG JATI TAHUN 2015
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Gunung Jati, data dari bulan Januari – Mei 2015 jumlah ibu hamil keseluruhan 313 orang, kasus ibu dengan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 16 orang. Hip...
PENGAWASAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3
Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah yang ada pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengakomodir hak pekerja atas perlind...
PENILAIAN JARINGAN IRIGASI DENGAN CARA WALKTROUGHT DAN MENGHITUNG BESARNYA KEBUTUHAN BIAYA PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI (DI) WADASANOM KAB. BREBES
Kabupaten Brebes memiliki slogan “Brebes Berhias” yang merupakan singkatan bersih, hijau, indah, aman, dan sehat, dimana secara geografis terletak diantara garis 6º45’–7º21’ LS Dan 108º41’-109º1’ Bujur Timur. Sedangkan...
HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI, PARITAS, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN TRIMESTER
Antenatal care merupakan salah satu upaya mencegah kematian ibu dengan mendeteksi lebih dini terjadinya resiko tinggi kehamilan. Beberapa faktor untuk meningkatkan kepatuhan antenatal care diantaranya adalah dukungan su...
PERAN DAN FUNGSI COVERNOTE NOTARIS PADA PERALIHAN KREDIT (TAKE OVER) PADA BANK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi covernote notaris pada peralhan kredit pada bank. Penelitian ini bermetodekan yuridis empiris dengan pendekatan pustaka dan dasar hukum Negara Republik Indones...