IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON (STUDI KASUS JALAN FATAHILLAH)
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 6
Abstract
Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah kota salah satunya adalah penertiban ruang publik, atau secara khusus masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima secara umum memang cukup rumit untuk ditertibkan jika dibadingkan dengan masalah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Karena bukan saja masalah pembubaran lalu kemudian melakukan pembinaan, namun bagaimana cara merelokasi para pedagang agar tetap berjualan dan tidak mengurangi omzet penjualan. Karena itu, hal ini merupakan tugas pokok dari pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya kantor bagi petugas Satpol PP dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Kebutuhan ekonomi yang mendesak yang membuat para pedagang berjualan di flayover atau bawah jembatan dan trotoar jalan yang dilarang oleh pemerintah daerah. Persoalan yang timbul apakah Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP (Studi Kasus Jalan Fatahillah) bisa berjalan optimal. Hal tersebut sesuai dengan amanah Perda No 7 tahun 2015 mengenai ketertiban umum. Adanya kebijakan mengenai ketertiban umum yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan supaya para pedagang berjualan di tempat yang seharusnya tidak melanggar sehingga dapat tercipta kebersihan, keindahan dan ketertiban. Adapaun metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode dengan menganalisis informasi dan data yang didapatkan peneliti dalam penelitian. Dengan demikian informasi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pedagang kaki lima. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara,observasi ,analisis data dan keabsahan data. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah) belum optimal hal ini masih banyak permasalahan diantaranya belum adanya kebijakan Peraturan Daerah mengenai penertiban pedagang kaki lima. Teori yang diambil menggunakan teori Van Meter dan Van Horn meliputi dengan mengkaji kefektifan dan manfaat dari kebijakan, Sumberdaya, pelaksana kebijakan, penanganan dalam Pelaksana,Kondisi Lingkungan , Sosial, dan Politik. Penunjang ketertiban belum optimal.
Authors and Affiliations
Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41316
- DOI -
- Views 229
- Downloads 0
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA CIREBON MELALUI PAJAK HOTEL
Kota Cirebon adalah kota dengan jumlah hotel yang cukup banyak, yang dapat dijadikan sasaran untuk mendapat pajak hotel daerah. Pajak hotel Kota Cirebon mengalami penurunan, dan dari hasil penelusuran penulis, permasal...
FUNGSI KARUNIA - KARUNIA ROH KUDUS TERHADAP PERTUMBUHAN JEMAAT DI GEREJA TIBERIAS INDONESIA GRAND MALL BEKASI BARAT
Dengan kuasa Roh Kudus mereka melakukan misi dan memberitakan Injil, baik dengan perkataan maupun Kuasa Allah dalam pengusiran setan dan roh-roh jahat serta penyembuhan berbagai penyakit. Gereja Tiberias adalah salah s...
ANALISA PENGARUH BEBAN DAN CAMPURAN BATUBARA TERHADAP BIAYA PRODUKSI PEMBANGKITAN LISTRIK DI PLTU INDRAMAYU
PT. PJB UBJ O&M PLTU Indramayu berkapasitas 3x330 MW yang artinya mempunyai 3 unit dan setiap unitnya dapat membangkitkan sebesar 330MW. PLTU Indramayu menggunakan bahan bakar fosil yaitu batubara untuk proses produks...
PENERAPAN STIMULASI VIBRASI LABORATORIUM UNTUK MEMPREDIKSI PERUBAHAN SIFAT FISIK BATUAN RESERVOIR ATAS CONTOH BATUAN LAPANGAN PADA BERBAGAI TEKANAN OVERBURDEN.
Teknologi stimulasi vibrasi adalah teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan sifat fisik pada batuan reservoir. Pada penelitian ini peneliti mencoba membedah penerapan teknologi tersebut dan...
PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, ETIKA AUDITOR DAN GENDER TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jawa Barat)
Ketika dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit, seorang Auditor hendaknya mempunyai sikap skeptisisme profesional, terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Namun, masi...