IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Journal Title: Journal Iuris Scientia - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagakerjaan maka pemerintah menciptakan suatu aturan yaitu Undang-undang Omnibus Law yang mempunyai tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Dalam bidang Ketenagakerjaan Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mensejahterakan bagi pekerja, namun pada penelitian ini perlu dilakukan pengkajian karena terdapat penghapusan, pembaruan, dan penyisipan pasal mengenai hukum ketenagakerjaan. Di antara pembaruan aturan tersebut, yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Cipta Kerja. Terdapat perubahan dalam aturan PKWT yaitu pekerja/buruh yang masa kontraknya telah berakhir, berhak menerima uang kompensasi . Hal itu merupakan hal yang baru, sehinga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan pemberian kompensasi atau uang pesangon dari mulai pembagian besarannya dan sanksi bagi perusahaan jika melanggarnya. In this era of globalization where the economy is progressing rapidly so that many competitors have emerged in the economic sector, to create a conducive climate both in terms of the economy, permits and employment, the government created a regulation, namely the Omnibus Law which has the aim of creating a business climate and quality investment for business players, including MSMEs and foreign investors. In the field of Manpower, the Government issued Law no. 11 of 2020 and PP No. 35 of 2021 with the aim of providing legal protection and welfare for workers, but in this research it is necessary to conduct an assessment because there are deletions, updates and insertions of articles concerning labor law. Among the reforms to these regulations, what is discussed in this research is an analysis of the Specific Time Work Agreement (PKWT) rules in the Job Creation Law. There has been a change in the PKWT rules, namely workers/laborers whose contract period has expired are entitled to receive compensation money. This is a new thing, so the purpose of this research is to analyze normatively juridically regarding the rules for giving compensation or severance pay starting from the distribution of the amount and sanctions for companies if they violate it.
Authors and Affiliations
Indra Agus Priyanto , Program Studi Hukum Program Magister, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indoneisa.
Keywords
Related Articles
- EP ID EP741351
- DOI https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1
- Views 48
- Downloads 0
POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Penyebaran virus COVID-19 berlangsung di seluruh dunia, tidak seperti di Indonesia Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif C...
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM
Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri K...
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT
Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagaker...
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIP
Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat o...
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MENINGKATNYA PENIPUAN PRODUK YANG DIPERJUALBELIKAN SECARA ONLINE
Penggunaan media elektronik untuk berfungsi sebagai informasi terkomputerisasi saat membuat perjanjian, organisasi yang melakukan aktivitasnya menggunakan media elektronik, misalnya web, akan melihat dampak pada pamerann...