KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2017, Vol 2, Issue 12
Abstract
Masyarakat nelayan/pesisir adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki ciri spesifik yang ditandai oleh mata pencaharian seperti menangkap ikan ke tengah laut. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan menjadi sangat krusial akan keberlangsungan hidup sehari-hari. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan sosial dan ekonomi sebagai salah satu penyebab utama yang sangat pelik, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin meningkat, mahal dan langka. Sehingga tidak mudah untuk diatasi. Keadaan seperti ini menjadi permasalahan utama masyarakat nelayaan dewasa ini. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan untuk memanfaatkan dan menggali potensi terbesar sumber kekayaan kelautan dan perikanan, sehingga dapat mengangkat derajat, martabat dan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dan dapat meningkatkan pembangunan yang merata. Namun pada kenyataannya pembangunaan dan pemanfaatan di sektor pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih sangat jauh dari kata maju. Keadaan seperti ini menempatkan masyarakat nelayan saat ini masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural, keadaan seperti ini semakin membuat kerentanan kemiskinan yang tinggi. Kondisi tersebut yang berakibat kepada masalah problematika kaidah hukum yang harus diterapkan di komunitas masyarakat nelayan. Pendekatan penelitian doctrinal, dengan wilayah studi di Kota Tegal. Pada akhirnya persoalan hukum dan proses penegakan hukum dalam komunitas masyarakat nelayan membutuhkan penyelesaian tersendiri yang bersifat integral komprehensif holistic, norma hukum di bidang perikanan dalam komunitas masyarakat nelayan harus mampu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk pelanggaran dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, agar hukum dapat ditegakan untuk mencapai tujuan yang dicitakan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Authors and Affiliations
Duradin Duradin
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA PEMBELANJAAN ONLINE
Pembahasan mengenai teknologi dan pemanfaatnya nampaknya belum dan tidak pernah menemukan titik finish. Penelitian ini akan mengulas teknologi informasi serta sistem informasi akuntansi. Penelitian mengenai pemanfaatan...
HUBUNGAN ANTARA FUNGSI PERAWAT SUPERVISOR DENGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG INSTALASI RAWAT INAP RSUD 45 KUNINGAN TAHUN 2015
Permasalahan yang menyangkut mutu dan kinerja keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya penerapan fungsi perawat supervisor yang belum optimal. Hasil pel...
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TYPE PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN JARINGAN DASAR TENTANG KONSEP SISTEM OPERASI DI KELAS X TI B SMK NEGERI 2 BOGOR SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan model pembelajaran type problem based learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi konsep sistem operasi dasar...
TANGGUNGJAWAB HUKUM KESEHATAN AHLI GIGI TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK
Pekerjaan menjadi ahli gigi tanpa izin dari pemerintah dan aturaan perundangudnangan yangtelah diatur akan membawa dampak besar yang di timbulkan yaitu maraknya malpraktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini memb...
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN LAMA KERJA DENGAN KEPATUHAN BIDAN DALAM MENGGUNAKAN PARTOGRAF DI KABUPATEN BANDUNG
Partograf ialah alat yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) yang mampu mengidentifikasi resiko terjadinya komplikasi dan menentukan momen yang tepat untuk melakukan rujukan ke fasilitas yang ideal guna...