PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 3
Abstract
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Publik Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Publik Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.
Authors and Affiliations
Munandar Nugraha Saputra
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41282
- DOI -
- Views 247
- Downloads 0
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN UNIT MICRO TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CILEDUG
Salah satu permasalahan suatu Bank BTPN Syariah di wilayah Cirebon adalah tingkat kualitas pelayanan unit micro yang ada dan tingkat kepuasan nasabah. Hal ini menjadi penggerak untuk melakukan penelitian dengan tujuan...
AN ANALYSIS OF STUDENT’S PARAGRAPH WRITING
Paragraph writing is a subject which is taught in most english writing university classes. A paragraph is a group of sentences that develops a single topic or idea.The purpose of this research is to recognize and analy...
ANALISIS KADAR Fe2+ DARI SUATU SAMPEL LIMBAH LABORATORIUM X DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis JENIS SPECTRONIK-20
Dalam suatu analisis di laboratorium segala bentuk zat akan menjadi dan berakhir pada bentuk limbah laboratorium. Oleh karena itu, sebelum limbah laboratorium tersebut dibuang dan dapat mencemari lingkungan maka harus...
PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KPRI MITRA SMA NEGERI 1 MAJA KABUPATEN MAJALENGKA
Dalam kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan pasti membutuhkan modal demi tercapainya tujuan perusahaan. Termasuk koperasi, lembaga keuangan ini pun membutuhkan dana dalam menggerakan roda perusahaannya. Misalnya s...
PENINGKATAN MOTIVASI KERJA GURU MELALUI PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DI Mts. AL-MAIJAH GEMULUNG LEBAK KABUPATEN CIREBON
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilaksanakan di MTs Al-Maijah Gemulung Lebak Kabupaten Cirebin, ditemukan bahwa kinerja guru relatif rendah. Secara teoritis dinyatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi...