PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMUR TUA SECARA TRADISIONAL OLEH MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO BOJONEGORO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Journal Title: Jurnal Sosial Humaniora - Year 2011, Vol 4, Issue 2
Abstract
Sumur-sumur minyak di Desa Wonocolo Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro, telah dieksplorasi lebih dari satu abad yang lalu oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij. Sumur-sumur tua tersebut banyak yang dinyatakan telah habis, tetapi kenyataannya tidak. Puluhan titik sumur peninggalan Belanda tersebut ternyata masih aktif yang menandakan masih adanya cadangan minyak di kawasan tersebut. Cadangan minyak tersebut sejak tahun 1945 dikelola oleh pemerintah dan sebagian dikelola warga secara tradisional. Minyak yang ditambang oleh masyarakat disetor ke KUD Bogo Sasono dan disetor ke PT Pertamina EP Cepu. Tetapi sejak tahun 2005 mulai masuk orang-orang dari luar Desa Wonocolo yang membeli minyak mentah langsung dari penambang dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan KUD Bogo Sasono. Karena sejak Nopember 2006 tidak ada lagi warga yang menyetor minyak mentah ke KUD Bogo Sasono, maka penyetoran minyak mentah ke PT. Pertamina EP Cepu terhenti. Ditinjau dari aspek hukum, penambangan dan dijual kepada pihak lain untuk kepentingan individu adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk merumuskan penyelesaian sengketa pengelolaan sumur tua antara warga setempat dan KUD Bogo Sasono selaku mitra kerja PT Pertamina EP Cepu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Studi ini merupakan doctrinal research dengan pendekatan kasus (Marzuki; 2005). Usulan penyelesaiannya adalah: (1) melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan yang boleh dilakukan secara formal dan informal melalui kepala desa yang pada dasarnya harus menyadarkan warga setempat agar tunduk pada hukum; (2) menyelesaikan sengketa antara warga setempat dan KUD Bogo Sasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu melalui penyelesaian di luar pengadilan; (3) melakukan negosiasi biaya ongkos angkut berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat luas, bukan sekelompok masyarakat; (4) melakukan penegakan hukum terutama untuk memutus jalur penambang ke pihak luar.
Authors and Affiliations
Suprapti Suprapti
Keywords
Related Articles
- EP ID EP185727
- DOI 10.12962/j24433527.v4i2.628
- Views 123
- Downloads 0
Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia: Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework
Indonesia has a peat area of around 14.91 million hectares and has become the fourth largest owner of peat reserves in the world after Canada, Russia and the United States. Peatlands play a major role as carbon sinks and...
AN ANALYSIS OF ILLOCUTIONARY ACTS AND IMPLICATURES IN UNDERSTANDING TOEFL SHORT CONVERSATION
Listening comprehension is found to be among the most difficult tasks for the learners due to several reasons. Mostly, test-takers find difficulty in interpreting the intended meaning of the utterances in the TOEFL exami...
PROBLEMATIKA PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI PAMEKASAN
DPS It is urgent to give serious respond on the existing opinion that syariah banking is practically similar to conventional one. In fact, they are different in certain folds. One of the distinctive points is that the fo...
PEMASANGAN REKLAME DI KORIDOR JL. KERTAJAYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Setelah terbit Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, serta Peraturan Walikota Surab...
PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK BERBASIS KOMUNITAS DI KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TAWING: STUDI KASUS DI KABUPATEN TRENGGALEK
Penelitian tentang pengelolaan limbah domestik berbasis komunitas Di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tawing ini didasarkan pada fenomena bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Faktor penyebabnya tidak hanya...