Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalamsistem ketatanegaraan, terutamadengan lahirnyaMahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan and perimbangansebagai pengganti sistem supremasi parlemenyang berlaku sebelumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian dilakukan dalam bentuk pengujianformaldan pengujian secara materiil. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui pengujian undang-undangke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Authors and Affiliations
Rangga Wijaya
Keywords
Related Articles
- EP ID EP720100
- DOI https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5
- Views 62
- Downloads 0
Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi
Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang berg...
Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption
At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life....
Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penan...
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia
The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement...
Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi
Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Di te...