Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2024, Vol 2, Issue 2
Abstract
Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang bergelut dengan penulisan karya ilmiah haruslah mengerti apa sesungguhnya plagiarisme itu. Metoda penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan mengimplikasikan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan bahan hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. . Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kebijakan pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburan norma.
Authors and Affiliations
Ni Putu Ika Putri Sujianti, Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
Keywords
Related Articles
- EP ID EP756199
- DOI 10.60153/ijolares.v2i2.69
- Views 37
- Downloads 0
The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law
The principle of legality is a very important principle in criminal law. The principle of legality plays an important role in the enactment of material criminal law rules and is the basis for the validity of acts categor...
Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali
Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terkadang dapat menimbulkan suatu konflik yaitu perbedaan pendapat diantara dua pihak atau lebih yang memperebutkan satu objek yang sama. Faktor terjadinya konflik yaitu,...
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia
The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement...
Legal Systems in North African Countries Reviewed from the Perspective of Problems and Solutions
he legal system in every country has a very important position and function. However, it should be noted that each country has a different legal system. Likewise, the legal system in North African countries...
Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivita...