IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA CIREBON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2018, Vol 3, Issue 10
Abstract
Kebijakan tata ruang terbuka hijau pada suatu daerah kota telah diatur dalam Peraturan Meteri Pekerjaan Umum (Permen PU), yaitu 30% daerah kota harus menjadi ruang terbuka hijau. Ruang terbuka harus dipenuhi pada setiap daerah perkotaan, Kota Cirebon sendiri hingga sekarang ini proporsi ruang hijau yang dimiliki adalah 9%, layanan PUPR memiliki tugas penting untuk meningkatkan proporsi ruang hijau untuk meningkat dan mencapai 30%. hambatan yang terjadi antara lain kesulitan penyediaan lahan dan pembebasan lahan, alokasi dana terbatas, kurangnya komitmen karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan orang yang belum memahami keberadaan dan fungsi ruang hijau karena kurangnya sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mereri Pekerjaan Umum no. 05 tahun 2008 bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam menerapkan kebijakan tata ruang terbuka hijau adalah dari sisi komunikasi, Sumber daya, sikap dan Birokrasi Struktur yang lebih dominan faktor dalam Implementasi, implementasi adalah Komunikasi dan Disposisi Faktor / Sikap. Faktor-faktor inilah yang mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu penelitian yang menyelidiki, mengumpulkan data informan dan data penelitian yang dibutuhkan. Kemudian data dianalisis dan ditafsirkan dan dibantu dengan informasi tambahan yang dapat mendukung penelitian. Implementasi Kebijakan dikatakan berhasil jika, apa yang dilaksanakan sesuai dengan dimandatkan Permen PU di atas, yaitu terciptanya ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sebesar 30%. Dan tingkat kepuasan publik dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi.
Authors and Affiliations
Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41362
- DOI -
- Views 281
- Downloads 0
TANGGUNGJAWAB HUKUM KESEHATAN AHLI GIGI TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK
Pekerjaan menjadi ahli gigi tanpa izin dari pemerintah dan aturaan perundangudnangan yangtelah diatur akan membawa dampak besar yang di timbulkan yaitu maraknya malpraktek yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini memb...
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM AKAD MURABAHAH
Rekonstruksi hukum meliputi tiga dimensi yaitu substansi, struktur dan kultu. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan revitalisasi hukum dengan memperhatikan aspek menyeluruh struktur hukum yang ada. Kondisi ini sebagai be...
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN STRATEGI KONFLIK KOGNITIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA SMA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penambahan kemampuan representasi matematis kelas eksperimen dengan kelas kontrol, serta jika ditinjau berdasarkan KAM (tinggi, sedang, rendah). Desain penelitian lebih mengarah...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIKANAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
Masyarakat nelayan/pesisir adalah suatu kesatuan sosial yang memiliki ciri spesifik yang ditandai oleh mata pencaharian seperti menangkap ikan ke tengah laut. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap sektor kelautan me...
URGENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG K3 BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA
Pembangunan Nasional yang semakin meningkat dengan segala resiko dan tantangan yang dihadapinya tidak lepas dari perngaruh karyawan dalam peranannya. Oleh karena itu, buruh atau karyawan dalam hal ini membutuhkan perl...