Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2023, Vol 1, Issue 1
Abstract
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa hakim memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan syarat bagi terwujudnya suatu perlindungan hukum di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan perkara hukum. proses mengadili ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.
Authors and Affiliations
Andi Arifin
Keywords
Related Articles
- EP ID EP720097
- DOI https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2
- Views 63
- Downloads 0
Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi
Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang berg...
Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat...
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia
The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement...
Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Abstract Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudi...
Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption
At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life....