TANGGUNGJAWAB HUKUM KLINIK KESEHATAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
Journal Title: Jurnal Syntax Literate - Year 2017, Vol 2, Issue 9
Abstract
Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan melewati proses pemeriksanaan kesehatan. Pemeriksanaan tersebut berisi pemeriksaan fisik dan jiwa. Pemeriksaan penunjang dilakukan oleh rumah sakit serta klinik. Hal-hal sebagaimana demikian tercantum pada Permenkes No. 29 Tahun 20 13 mengenai Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI. Klinik. Faktanya pemeriksaan kesehatan belum selaras dengan peraturan, yaitu tidak dilakukan informed consent sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga timbul permasalahan mengenai standar dam aturan dasar pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk calon TKI. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan standar pelayanan kesehatan calon TKI dan mendeskripsikan pertanggungjawaban hukumnya. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal. Temuan penelitian pemeriksaan kesehatan belum memiliki Standar Operasional Prosedur, penerapan sanksinya yaitu sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten dan Dinas Kesehatan Daerah/Provinsi, dan selanjutnya pemberhentian kegiatan sementara hingga pencabutan izin sarana kesehatan oleh Menteri Kesehatan.
Authors and Affiliations
Endang Sutrisno & Sri Murdiyah Hidayati
Keywords
Related Articles
- EP ID EP41197
- DOI -
- Views 260
- Downloads 0
MEMBANGUN SISTEM INFORMASI APLIKASI PENJUALAN BARANG STUDI KASUS PADA HONDA LAMBANG PUTRA PERKASA MOTOR (LPPM) CIREBON
HONDA Lambang Putra Perkasa Motor Cirebon adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor dari suplier penjualan kendaraan roda empat. Sistem yang digunakan dalam kegiatan pekerjaanya masih menggunakan aplikasi...
KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH PADA KONSEP STOIKIOMETRI LARUTAN DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM SUBMIKROSKOPIK MODEL PEMBELAJARAN MORE (MODEL, OBSERVE, REFLECT, DAN EXPLAIN)
Stoikiometri larutan merupakan konsep yang sulit dipelajari karena terdiri dari konsep-konsep yang abstrak, terutama tantangan dalam menafsirkan simbol-simbol dalam reaksi kimia. Siswa sering mengalami kesulitan dalam...
PENGARUH PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN DAN SIKAP DALAM PEMILIHAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPTD YANKES PACET KABUPATEN BANDUNG
Berdasarkan data UPTD Yankes Pacet Kabupaten Bandung tahun 2016, persentase ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil masih rendah yaitu 47,5% dari target yang diharapkan 80%, padahal kelas ibu hamil merupakan salah sat...
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUNINGAN
Penelitian Ini Dilakukan mengetahui dan menganalisis 1) pengaturan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. 2). faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaa...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON (STUDI KASUS JALAN FATAHILLAH)
Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah kota salah satunya adalah penertiban ruang publik, atau secara khusus masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima secara umum memang cukup rumit untuk ditertibkan jika d...