Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Journal Title: IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research - Year 2024, Vol 2, Issue 1
Abstract
Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiapwarga negaranya. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahkajian pustaka atau studi kepustakaan,yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapatlah diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan aparatpenegak hukum.Demoralisasi Pancasila terlihat dari persoalan hukum terkaittebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas.Demoralisasi Pancasila juga terlihat dari penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif adalah berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.
Authors and Affiliations
I Made Kartika, Martha Lesni Umbu
Keywords
Related Articles
- EP ID EP756187
- DOI 10.60153/ijolares.v2i1.40
- Views 46
- Downloads 0
Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional
Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengatura...
Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif
Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau bada...
Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif
Abstrak- Diversi merupakan sebuah upaya yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan. Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai kead...
Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum. Karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan...
Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi
Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang berg...